Oleh: M. Alif
Wartawan LPM Qalamun
“Yang kuat yang berkuasa, yang lemah harus mengalah…”
Sepenggal lirik dari lagu Arijal – Hukum Rimba ini bukan sekadar bait musik, tapi cermin getir dari realitas sosial yang kian terasa hari ini. Masyarakat kita, yang seharusnya tumbuh di atas nilai keadilan dan kebersamaan, justru kian menyerupai hutan belantara—tempat di mana yang kuat menekan, yang lemah terpinggirkan.
Fenomena ini tidak terjadi dalam ruang kosong. Dalam ranah politik, ekonomi, bahkan pendidikan, “hukum rimba” makin nyata. Kekuasaan sering kali berpihak pada mereka yang memiliki modal, akses, dan pengaruh, sementara suara-suara kecil—mereka yang miskin, tak punya jabatan, atau berbeda pendapat—sering kali dibungkam atau diabaikan.
Kami, rakyat Indonesia, tidak ingin hukum rimba.
Kami ingin hukum berpihak pada yang benar, bukan pada yang berkuasa.
Kita lihat bagaimana, dalam dunia politik, yang vokal bisa dibungkam dengan tuduhan, dan yang jujur justru dikorbankan. Jabatan lebih mudah diberikan kepada yang dekat, bukan kepada yang layak. Di masyarakat, mereka yang menyuarakan keadilan kadang dicap pembangkang. Akhirnya, banyak yang memilih diam, pasrah, atau pura-pura tidak tahu demi “keamanan”.
Yang lebih menyedihkan, prinsip “yang penting selamat, bukan benar” mulai membudaya. Orang berlomba mencari aman dan untung, meski harus mengorbankan nilai. Keberanian menegakkan kebenaran menjadi barang langka. Di tengah itu semua, yang kuat tetap berdiri tegak, sementara yang lemah makin tak terdengar suaranya.
Lagu Hukum Rimba bukan hanya kritik, tapi juga peringatan: jika kita terus membiarkan kekuatan menjadi ukuran kebenaran, maka kita sedang memupuk sistem yang korup dan tak beradab. Masyarakat manusia bukanlah hutan liar. Kita punya akal, hati nurani, dan nilai-nilai moral. Maka, sudah seharusnya hukum keadilan—bukan hukum rimba—yang kita tegakkan.
“Kita bukan hewan liar. Kita manusia.”
Dan menjadi manusia artinya berpihak pada keadilan, bukan kekuasaan.
