Oleh: Aprilia Ayu Azhani
Jurusan: Hukum Keluarga
Wartawan LPM Qalamun
Politik kian menjauh dari substansinya sebagai ruang perjuangan gagasan dan keberpihakan. Ia bergeser menjadi arena kontestasi yang sarat manuver, kompromi, dan kalkulasi kepentingan. Dalam kondisi ini, kepemimpinan tidak lagi lahir dari rekam jejak pengabdian, melainkan dari kemampuan mengelola citra dan membaca peluang kekuasaan. Taktik menjadi bahasa utama politik, sementara nilai sekadar pelengkap retorika.
Pencitraan memegang peran penting dalam membentuk persepsi publik. Program dikemas agar tampak progresif, meski dampaknya minim dalam pelaksanaan. Kritik kerap diredam atas nama stabilitas, seolah perbedaan pendapat merupakan ancaman, bukan kebutuhan demokrasi. Akibatnya, ruang deliberasi menyempit dan partisipasi publik direduksi menjadi legitimasi formal semata.
Pada saat yang sama, politik transaksional semakin menguat. Dukungan politik tidak lagi bertumpu pada kesamaan visi, melainkan pada kepentingan jangka pendek. Kebijakan lahir dari negosiasi tertutup yang jauh dari transparansi dan akuntabilitas. Taktik digunakan untuk mengamankan posisi, bukan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kekuasaan pun dijalankan dengan logika untung-rugi, bukan tanggung jawab moral.
Ironisnya, praktik ini tidak hanya diterima, tetapi juga direproduksi secara sistematis. Politik dipahami sebagai seni bertahan hidup, bukan seni memperjuangkan keadilan. Sikap kritis sering dicap sebagai ketidakloyalan, sementara kepatuhan lebih dihargai daripada keberanian bersuara. Dalam iklim seperti ini, lahir figur-figur pemimpin yang piawai bermain aman, tetapi minim keberpihakan.
Situasi tersebut memperlebar jarak antara pemimpin dan realitas sosial. Kekuasaan menjelma menara gading yang steril dari kritik dan penderitaan publik. Pemimpin hadir dalam seremoni, namun absen ketika krisis terjadi. Taktik politik menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban yang semestinya dijalankan.
Kondisi ini patut dipersoalkan secara serius. Politik tidak boleh direduksi menjadi sekadar teknik meraih dan mempertahankan jabatan. Tanpa keberanian moral, taktik hanya akan melahirkan kepemimpinan oportunistis yang rapuh. Demokrasi membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cakap secara strategis, tetapi juga tegas dalam keberpihakan.
Jika praktik politik terus berjalan dalam pola yang sama, kepemimpinan akan kehilangan legitimasi sosial. Kekuasaan mungkin bertahan, tetapi kepercayaan publik akan terus terkikis. Pada titik inilah kritik menjadi keniscayaan, bukan ancaman. Tanpa kritik, politik hanya akan berputar dalam lingkaran kepentingan sempit, jauh dari cita-cita keadilan dan kesejahteraan bersama.
