Oleh: Ahmad Juno Diansyah
Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam
Wartawan LPM Qalamun
Ketika Negara Lebih Sibuk Mengenyangkan Perut daripada Mencerdaskan Pikiran Rakyat
Pemerintah saat ini tampak lebih menitikberatkan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat seperti bantuan sosial, subsidi, dan stabilitas harga pangan demi menjaga ketenangan sosial. Kebijakan tersebut memang penting, tetapi menjadi persoalan ketika perhatian terhadap pengembangan kualitas pendidikan, literasi, dan daya pikir masyarakat justru terpinggirkan.
Masalah utama terletak pada lemahnya orientasi kebijakan yang berbasis data. Data mengenai pendidikan, literasi, dan kualitas sumber daya manusia belum sepenuhnya dijadikan pijakan utama dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, anggaran pendidikan yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan daya inovasi masyarakat. Rakyat mungkin kenyang, tetapi mudah digiring oleh opini dan memiliki daya analisis yang rendah.
Berbagai indikator memperkuat persoalan tersebut. Data nasional tentang literasi membaca, numerasi, dan kemampuan berpikir kritis masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan antarwilayah dan kelompok sosial. Selain itu, pemanfaatan anggaran pendidikan lebih banyak terserap pada aspek administratif dan pembangunan infrastruktur dibandingkan peningkatan kualitas proses pembelajaran. Lemahnya integrasi dan pemanfaatan data ini membuat kebijakan pendidikan cenderung berorientasi pada penyerapan anggaran, bukan pada dampak nyata terhadap kecerdasan rakyat.
Akibat kondisi tersebut, besarnya anggaran pendidikan kembali tidak menghasilkan lompatan berarti dalam peningkatan kapasitas intelektual masyarakat. Rakyat relatif terpenuhi secara ekonomi dasar, tetapi masih rentan terhadap hoaks, disinformasi, dan kurang diberdayakan secara intelektual.
Padahal, pembangunan sejati menuntut keseimbangan antara kesejahteraan material dan kecerdasan kolektif. Negara tidak cukup hadir sebagai penyedia bantuan, melainkan juga sebagai fasilitator pembebasan pikiran. Tanpa rakyat yang cerdas dan kritis, pembangunan hanya akan berhenti pada capaian angka, bukan pada kesadaran dan kemandirian.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menggeser paradigma dari sekadar populisme ekonomi menuju pemberdayaan berbasis pengetahuan. Perbaikan sistem data pendidikan, peningkatan kualitas guru, penguatan kurikulum berpikir kritis, serta perluasan literasi digital harus menjadi prioritas nasional.
Bantuan sosial seharusnya bersifat sementara dan disertai program peningkatan keterampilan agar rakyat tidak terus bergantung, melainkan tumbuh sebagai subjek pembangunan yang berdaya.
Negara ideal bukan hanya mampu memberi makan rakyatnya, tetapi juga sanggup mencerdaskan dan memerdekakan pikirannya.
