PALU, LPMQALAMUN.com – Mahasiswa(i) yang tergabung dalam aliansi mahasiswa se-kota Palu menggelar aksi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Senin, (03/04/2023).
Sehubungan dengan pengesahan peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan (Perpu) menjadi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh DPR RI pada saat Rapat Paripurna kemarin, Selasa, 21 Maret. Menginisiasi mahasiswa se-kota Palu untuk menjalankan aksi damai di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka menolak dan mengajukan tuntutan pencabutan undang-undang tersebut.
Dalam aksi itu aliansi mahasiswa se-kota Palu yang tergabung dari beberapa universitas diantaranya; Universitas Tadulako (UNTAD), Universitas Islam Negeri (UIN) Dotokarama Palu, Universitas Al-khairat (UNISA) serta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) sudah memulai aksinya sedari pukul 10.00 pagi dengan melakukan perjalanan dari depan patung kuda sebagai lokasi titik Kumpul hingga menuju ke titik aksi.
Kepada LPM Qalamun, Muhammad Tawab selaku Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu saat ditemui dalam aksi damai tersebut mengungkapkan ketidaksetujuannya mengenai UU Cipta Kerja yang telah disahkan tersebut.
“Adapun mengenai pengesahan UU Cipta Kerja itu saya menyatakan sikap menolak atas pengesahan UU tersebut, karena UU Cipta Kerja ini cacat secara formil, oleh karenanya apabila tetap disahkannya akan adanya unsur pembangkangan terhadap undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” ungkapnya.
“Ada banyak pasal-pasal didalam UU Cipta Kerja yang begitu tidak berpihak kepada rakyat kecil khususnya kepada para buruh, kaum tani, dll. Sebab mereka yang merasakan dampaknya Ketika pengesahan UU nantinya,” tambahannya.
Dalam wawancara tersebut, Ia juga menjelaskan terkait seruan aksi yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa yang memang terbilang rutin dilaksanakan sebagai perwujudan dari keresahan mahasiswa kepada tiap keputusan yang kurang tepat oleh Pemerintah.
“Setiap tahunnya secara nasional maupun regional itu selalu ada aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang dimana aksi tersebut terjadi karena pengelolaan negara yang kurang baik serta keresahan dari mahasiswa se-kota palu atas pembangkangan dari konstitusi, pasal-pasal yang tidak berpihak kepada rakyat, maka kami mengisiasi demo kepada mahasiswa kota palu untuk melaksanakan demonstrasi di gedung DPRD provinsi Sulawesi Tengah,” jelasnya.
Kendati demikian, di bulan Ramadan pun mahasiswa kota Palu tetap kokoh gelar aksi damai tersebut. Seperti halnya Abdhi Fauzi salah satu mahasiswa UIN palu yang rela berpanas-panasan dan meninggalkan sejenak hiruk perkuliahan demi turut serta dalam seruan aksi itu.
“Yang pertama bagi saya mata kuliah (MK) itu adalah untuk diriku pribadi, akan tetapi demonstrasi adalah bagian kecil yang menyangkut orang banyak, sebuah seruan aksi adalah bentuk kepedulian kepada sesama warga negara Indonesia. tugas mahasiswa pun mengawal kebijakan yang tidak sesuai dengan rakyat dan semangat yang di bangun oleh pendahulu,” pungkasnya.
Wartawan : Kasa, Brv.
