Nama: Wulan Syakila
Jurusan: Sistem Informasi
Pengurus LPM Qalamun
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai tonggak sejarah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kini benar-benar diverifikasi kredibilitasnya. Di beberapa titik pelaksanaan, kenyataan di lapangan justru menampilkan pemandangan yang kontras dengan narasi “makan mewah bergizi”. Siswa hanya menerima kotak berisi susu, roti, dan kacang goreng.
Persoalan ini bukan sekedar urusan teknis distribusi, melainkan alarm keras mengenai komitmen pemerintah dan transparansi tata kelola anggaran negara.
Defisit Nutrisi di Tengah Anggaran Besar
Filosofi dasar MBG adalah memasukkan protein hewani dan karbohidrat kompleks untuk memutus rantai stunting serta meningkatkan kecerdasan anak sekolah. Namun, jika menu yang disajikan hanya berupa roti kemasan dan kacang goreng, fungsi investasi kesehatan jangka panjang praktis tersebut gagal.
Secara nutrisi, menu tersebut hanya menyediakan karbohidrat sederhana dan lemak, tanpa kandungan mikronutrien yang memadai. Ketimpangan antara anggaran per porsi yang dialokasikan dan nilai pasar “paket camilan” tersebut mengindikasikan adanya rantai distribusi yang tidak sehat atau potensi praktik markah naik (markup) yang tidak wajar.
Erosi Kepercayaan Publik
Dampak ketidaksesuaian ini melampaui persoalan pemenuhan kebutuhan pangan. Muncul erosi legitimasi dan ketidakpercayaan (distrust) yang masif di masyarakat tengah. Program yang merupakan janji politik yang sangat dinantikan ini berisiko dianggap sebagai proyek seremonial belaka jika pelaksanaannya dibiarkan tanpa audit mendalam.
Tanpa pengawasan ketat dan standarisasi penyedia yang jelas, anggaran negara berisiko menguap dalam labirin integritas. Sementara itu, hak anak-anak untuk memperoleh asupan berkualitas justru dapat dikorbankan demi keuntungan segelintir oknum penyedia jasa.
Ujian Integritas Pemerintah
Pemerintah harus bertindak tegas. Setiap rupiah anggaran negara yang diperuntukkan bagi kepentingan rakyat wajib dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Penyedia yang tidak amanah harus memutuskan kontraknya sebagai bentuk sanksi nyata.
Peristiwa ini hendaknya menjadi pengingat bahwa kekuasaan tanpa kendali dapat merusak kepercayaan yang telah dibangun. Jika nutrisi bagi pelajar menyusut menjadi sekadar roti dan kacang, yang runtuh bukan hanya kesehatan fisik generasi masa depan, melainkan juga fondasi kepercayaan rakyat terhadap hukum dan kesejahteraan kesejahteraan di negeri ini.
Keadilan gizi tidak boleh sekadar menjadi slogan di podium, namun harus benar-benar terwujud di atas meja makan setiap siswa di seluruh penjuru negeri.
