PALU, LPMQALAMUN.com — Aliansi Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) UIN Datokarama Palu menggelar aksi demonstrasi bertajuk “September Berduka” di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (10/9/2026).
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan krusial, salah satunya mendesak transparansi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta perwujudan reforma agraria sejati.
Aksi ini melibatkan seluruh elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Ormawa UIN Datokarama Palu, termasuk sejumlah mahasiswa baru yang ikut turun ke jalan menyuarakan aspirasi.
Koordinator Lapangan, Andril, menjelaskan bahwa pemilihan nama “September Berduka” lahir murni dari akumulasi keresahan mahasiswa di daerah, bukan merupakan gerakan yang tersentralisasi dari pusat.
“September gelap sebelum-sebelumnya sudah diinisiasi dari pusat. Makanya kita ubah tagline-nya menjadi September Berduka agar gerakan yang dilakukan tidak di-judge sebagai gerakan yang tersentralisasi,” ujarnya.
“Gerakan yang kita lakukan ini murni atas dasar keresahan,” tambahnya.
Massa menilai draf RUU Perampasan Aset harus dibuka secara transparan kepada publik. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengetahui isi serta mengawal proses pembahasan regulasi tersebut bersama-sama.
Selain isu transparansi hukum, aliansi mahasiswa ini juga menyoroti persoalan reforma agraria, khususnya maraknya industrialisasi berbasis ekstraksi di berbagai wilayah Sulawesi.
Ia menilai ekspansi industri tersebut kerap mengambil alih lahan daerah tanpa memberikan dampak kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat lokal.
“Hal yang cukup krusial adalah mewujudkan Undang-Undang reforma agraria sejati, karena hari ini terlalu banyak daerah-daerah yang kemudian diambil oleh industrialisasi yang bergerak di bidang ekstraksi,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan ini kian mendesak di tengah tingginya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sulitnya generasi muda dalam memperoleh pekerjaan.
Meskipun aktivitas industri diklaim membuka lapangan kerja, peluang yang tersedia nyatanya belum sebanding dengan kebutuhan riil masyarakat.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan aksi ini tidak hanya diukur dari jalannya demonstrasi, melainkan dari sejauh mana tuntutan mereka diakomodasi oleh pemangku kebijakan.
Aliansi Ormawa berharap DPRD Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen menerima dan mengawal aspirasi ini hingga ke tingkat pemerintah pusat.
Wartawan: Edelweis, Farabi
