Oleh: Azizah Nur Inayah
Wartawan LPM Qalamun
Jabatan bukanlah ruang untuk memperkaya diri, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sayangnya, masih banyak orang yang memandang posisi sebagai kesempatan untuk menumpuk keuntungan pribadi. Padahal, setiap posisi publik lahir dari kepercayaan rakyat yang mengharapkan kesejahteraan, bukan pengkhianatan.
Korupsi terjadi karena mentalitas serakah dan penyalahgunaan wewenang. Jika posisi terus dipahami sebagai “kesempatan emas,” praktik curang akan terus berulang meski pemimpin silih berganti. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang tegas dan pembangunan karakter integritas menjadi kunci agar jabatan dipandang sebagai amanah, bukan lahan korupsi.
Pancasila telah menjadi dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup, sumber segala sumber hukum, kepribadian dan jiwa bangsa, serta tujuan dan cita-cita bangsa. Namun, seiring kemajuan negara, nilai-nilai Pancasila dalam diri kita semakin memudar. Timbullah egoisme untuk memenangkan kepentingan diri sendiri, memanfaatkan jabatan sebagai sumber kesenangan dan kekayaan tanpa memikirkan kesejahteraan bersama.
Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan dua langkah penting: penegakan hukum yang tegas dan pembangunan moral individu. Hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, tidak membedakan jabatan tinggi atau rendah. Di sisi lain, setiap individu yang memegang posisi harus menyadari bahwa amanah tidak bisa ditukar dengan kepentingan pribadi. Nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan rasa malu jika berbuat curang harus tertanam kuat sejak dini. Pendidikan karakter dan budaya anti-korupsi bukan sekadar slogan, melainkan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Kita harus ingat, posisi hanya bersifat sementara, tetapi integritas akan selalu dikenang. Pemimpin yang bersih dan jujur meninggalkan warisan moral yang jauh lebih berharga daripada kekayaan hasil korupsi. Mari maknai setiap jabatan sebagai sarana pengabdian, bukan kesempatan untuk mengkhianati rakyat.
