PALU, LPMQALAMUN.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai menindaklanjuti salah satu tuntutan Aliansi Buruh Rakyat Berkuasa (Burasa) usai Aksi Demonstrasi Jilid II yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Ketidakhadiran gubernur saat aksi berlangsung memicu kekecewaan massa dan dinilai menjadi kendala dalam jalannya komunikasi antara pemerintah dan massa aksi. Sebagai tindak lanjut, pemerintah kemudian membuka ruang dialog lanjutan bersama mahasiswa, buruh, dan pihak terkait.
Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Datokarama Palu, Moh. Ridwan F. Suleman, menyampaikan bahwa salah satu tuntutan yang ditindaklanjuti adalah pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).
“Tuntutan yang diterima gubernur hanya yang berada dalam kewenangannya, terutama terkait pengajuan Satgas PHK,” ujarnya saat diwawancarai kru LPM Qalamun, Minggu (17/05/2026).
Selain itu, Ridwan menilai pemerintah perlu lebih siap menghadapi aksi demonstrasi dengan menghadirkan pejabat publik secara langsung sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Di akhir wawancara, Ridwan berharap forum dialog tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan disertai tindak lanjut yang serius terhadap aspirasi yang telah disampaikan massa aksi.
“Dalam setiap demonstrasi, seharusnya pemerintah sudah bersiap dengan hadir langsung menemui massa aksi,” harapnya.
“Karena mereka adalah pejabat publik yang wajib melayani masyarakat, terutama mereka yang menyampaikan aspirasi,” tutupnya.
Wartawan: Tyr
