Nama: Muhammad Jibril Paendong
Jurusan: Komunikasi Penyiaran Islam
Wartawan LPM Qalamun
Indonesia sering membanggakan diri sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Rakyat diberi hak memilih pemimpin, kebebasan berbicara dijamin, dan kritik dianggap sebagai bagian dari kehidupan bernegara. Namun, belakangan ini banyak masyarakat, terutama mahasiswa dan generasi muda, mulai mempertanyakan satu hal penting: apakah demokrasi Indonesia masih benar-benar milik rakyat, atau justru perlahan dikuasai oleh kepentingan penguasa?
Pertanyaan tersebut muncul bukan tanpa alasan. Di tengah maraknya kasus yang viral di media sosial, masyarakat semakin menyadari bahwa suara rakyat sering kali hanya didengar ketika dibutuhkan. Saat pemilu berlangsung, rakyat menjadi prioritas. Janji perubahan ditebar, kritik masyarakat diterima dengan terbuka, dan aspirasi rakyat kecil dipeluk seolah menjadi hal paling penting. Akan tetapi, setelah kekuasaan berhasil diraih, suara rakyat perlahan memudar di meja kebijakan.
Saat ini, berbagai keputusan penting justru memicu gelombang penolakan dari masyarakat. Demonstrasi mahasiswa terjadi di banyak daerah, tagar protes ramai di media sosial, dan kritik publik terus bermunculan. Sayangnya, tidak semua suara tersebut benar-benar dianggap penting. Banyak masyarakat merasa bahwa kebijakan lebih sering lahir dari kepentingan elite politik dan pemilik modal dibandingkan kebutuhan rakyat biasa.
Ironisnya, demokrasi kini terasa seperti panggung formalitas. Rakyat memang diberi kebebasan memilih, tetapi belum tentu memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan setelah pemilu selesai. Ketika kritik dianggap ancaman, mahasiswa yang bersuara dicap berlebihan, dan aspirasi publik kalah oleh kepentingan kekuasaan, di situlah demokrasi mulai kehilangan rohnya.
Media sosial akhirnya menjadi ruang alternatif bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Generasi muda menggunakan platform digital untuk menyuarakan keresahan, mengkritik kebijakan, hingga membongkar berbagai persoalan yang jarang disentuh secara terbuka. Namun, sering kali suara tersebut hanya menjadi viral sesaat tanpa menghasilkan perubahan yang nyata. Pemerintah dinilai lebih sibuk meredam citra dibandingkan menyelesaikan akar persoalan yang ada.
Dalam situasi ini, mahasiswa memiliki peran penting. Sejarah membuktikan bahwa perubahan besar di Indonesia lahir dari keberanian mahasiswa dalam menjaga suara rakyat. Kampus bukan hanya tempat mengejar gelar akademik, tetapi juga ruang untuk melatih kepedulian sosial dan keberanian melawan ketidakadilan. Ketika mahasiswa mulai apatis terhadap keadaan, demokrasi berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan.
Demokrasi yang sehat seharusnya tidak takut terhadap kritik. Kritik bukan ancaman bagi negara, melainkan tanda bahwa rakyat masih peduli terhadap masa depan bangsanya. Negara yang kuat bukanlah negara yang membungkam suara berbeda, melainkan negara yang mampu mendengar, menerima, dan memperbaiki diri.
Pada akhirnya, demokrasi bukan hanya soal pemilu lima tahunan atau banyaknya baliho politik di jalanan. Demokrasi adalah tentang keberanian negara mendengar suara rakyat setiap hari. Jika suara rakyat terus kalah oleh suara penguasa, demokrasi hanya akan menjadi simbol kosong—terlihat hidup di atas kertas, tetapi kehilangan makna dalam kenyataan.
