Palu, LPMQALAMUN.com- Ratusan mahasiswa/i yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Se-Kota Palu melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang menolak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) . Selasa, (06/09/2022).
Dalam kutipan tempo.co- Pemerintah resmi memutuskan untuk menaikkan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai Sabtu, 3 September Pukul 14:30 WIB.
Dengan rincian, Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Dan untuk yang non-subsidi (Pertamax) dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.
Abdi, selaku Koordinator Lapangan (Korlap) pada aksi tersebut mengatakan bahwa tujuan dilakukannya aksi untuk menolak kenaikan BBM.
“Kita dari Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sendiri itu telah bersepakat bahwasanya aksi yang kita adakan ini dengan tujuan menolak kenaikan BBM, dengan berbagai macam kajian, dan data yang telah kita dapatkan,” ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa aksi tersebut diikuti oleh seluruh Aliansi Mahasiswa Se-kota Palu. Yaitu UIN Datokarama Palu, Universitas Tadulako (UNTAD), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Universitas Al-Khairaat (UNISA).
Jumlah masa aksi yang mengikuti demonstrasi tersebut berkisar seribu lebih, hampir mencapai dua ribu mahasiswa.
“Kita dari UIN sendiri itu sudah hampir kisaran lima sampai enam ratusan orang yang ikut, kalau dari UNTAD kurang lebih lima ratusan, ketambahan STIE, dan juga dari UNISA,” jelasnya.
“Pokoknya dari total semua mahasiswa yang ikut aksi itu kisaran seribu lebih, bahkan hampir dua ribu orang,” tambahnya.
Kemudian ia mengatakan bahwa aksi tersebut mendapatkan hasil. Dimana komisi III dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Sulteng itu menolak secara tegas kenaikan BBM di seluruh Indonesia, terutama di Provinsi Sulteng.
“Dan yang kedua dari aksi itu kita mendapatkan hasil, yaitu Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mana kita dari mahasiswa sendiri meminta pihak komisi III untuk menghadirkan bapak Gubernur Sulteng, dan bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda) Sulteng untuk hadir dalam RDP,” ungkapnya.
“Karena beberapa tuntutan yang kita berikan, merupakan aspirasi dari aliansi mahasiswa yang masih terkait dengan bapak Gubernur, dan bapak Kapolda Sulteng,” tambahnya.
Di samping itu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulteng tidak hadir, dan mereka tidak mau menemui mahasiswa, bahkan terdengar kabar mereka sedang rapat, tetapi tempat rapatnya jauh dari tempat masa aksi, dan yang lain memilih pulang lewat jalan belakang.
Adapun tanggapan dari korlap terkait hal tersebut merupakan salah satu tanda yang telah menunjukkan bahwasanya DPRD menampakkan kelemahan mereka.
“DPRD menampakkan kelemahan mereka, dan ketidakbecusan mereka sebagai bagian dari DPR,” tanggapnya
Dan terakhir ia berharap pada mahasiswa, harus menjadi garda terdepan dalam mengawal isu, dibanding mengiyakan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
“Kita sebagai kader terdepan harus membela hak aspirasi rakyat, yang dimana Soekarno pernah berkata bahwasanya dia adalah penyambung lidah rakyat, yang mana hari ini kita katakan kita adalah penyambung lidah Soekarno,” harapnya.
Wartawan : Bree, Uluk, Wolf
