PALU, LPMQALAMUN.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa se-Kota Palu menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah pada Jumat (21/2/2025). Aksi ini merupakan bentuk kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.
Aksi dimulai pukul 09.30 WITA dan mengusung delapan tuntutan utama, yaitu menolak Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi, menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG), menolak revisi Undang-Undang Minerba dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), mengevaluasi pertambangan dan tata ruang di Sulawesi Tengah, menolak dwifungsi Angakatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana, serta menuntut dunia pendidikan dan kesehatan sebagai program prioritas.
Koordinator Lapangan (Korlap), Alam, menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk menekan Ketua DPRD Sulawesi Tengah agar membacakan tuntutan mereka dalam bentuk siaran pers dan surat terbuka.
“Strategi komunikasi yang kami sepakati adalah orasi ilmiah yang kami buat untuk menuntut daripada program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu sendiri,” ujarnya.
Ia juga menilai Inpres No. 1 Tahun 2025 sebagai kebijakan kontroversial berdasarkan kajian yang dilakukan di masing-masing universitas.
Selain itu, Alam menyoroti kekhawatiran mahasiswa terkait eksploitasi pendidikan, hutan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia, yang menjadi alasan mereka menuntut revisi undang-undang.
“Ketataruangan di Sulawesi Tengah kita angkat juga jadi isu turunan karena kita melihat maraknya tambang ilegal yang terjadi di Sulawesi Tengah sehingga kita menuntut DPRD Sulawesi Tengah untuk membuat tata ruang yang bagi kami itu menguntungkan semua masyarakat, bukan hanya sebagian masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa langkah konkret yang diharapkan mahasiswa adalah pencabutan Inpres No. 1 Tahun 2025 serta penerimaan semua tuntutan mereka oleh pemerintah, sesuai kajian yang telah dilakukan di universitas masing-masing.
Mahasiswa berharap aksi ini dapat mendorong perubahan kebijakan pemerintah dan memastikan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
Wartawan: Ayana, Aesdina, Ryuka, Lentera
