Oleh : Nur Fahmi Ridhana
Wartawan Magang
Publik telah digegerkan dengan terjadinya banjir disertai longsor yang melanda tiga Provinsi di Pulau Sumatra yakni Aceh, Sumut (Sumatra Utara), dan Sumbar (Sumatra Barat). Banjir bandang yang terjadi di penghujung November 2025 meninggalkan jejak kehancuran luar biasa bahkan tercatat sebagai salah satu bencana terbesar dalam sejarah beberapa dekade terakhir. Menanggapi hal tersebut Hatma Suryatmojo seorang peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS (Daerah Aliran Sungai) UGM angkat bicara. Ia mengatakan bahwa fenomena ini sejatinya bukan peristiwa yang berdiri sendiri melainkan kombinasi dari faktor alam dan ulah manusia yang berperan dibaliknya.
Selain curah hujan yang ekstrem dan topografi curam menjadi faktor alam terjadinya bencana, terkuak bahwa fenomena tersebut terjadi disebabkan ulah pemerintah yang mengalih fungsikan hutan menjadi Kebun sawit dan Pertambangan. Akibatnya, ribuan gelondongan kayu yang terbawa hingga ke garis pantai Kota Padang menunjukkan parahnya kerusakan hutan, sekaligus menandai hilangnya kawasan konservasi lahan yang selama ini menjadi habitat penting bagi flora dan fauna.
Tindakan ini yang menyebabkan deforestasi dan kerusakan DAS yang mencapai 10,5 juta hektar hingga menghilangkan kemampuan tanah dalam menyerap air, dan meningkatkan limpasan permukaan secara drastis. Setelah terjadi fenomena ini, video dokumenter di tahun 2013 mulai viral kembali di mana terjadi perbincangan antara Menhut (Menteri Kehutanan RI) Zulkifli Hasan dengan Harrison Ford yang saat itu terekam dalam program dokumenter National Geographic “Years Of Living Dangerously”.
Pada September 2013 Harrison Ford datang ke Indonesia untuk melakukan investigasi mengenai deforestasi, kebakaran hutan, dan perubahan iklim. Harrison Ford bertanya kepada Zulkifli Hasan, terkait hutan Indonesia yang mengalami kerusakan begitu cepat, izin pembukaan lahan begitu mudah diberikan, hingga masih terjadinya perambahan, kebakaran, dan hilangnya habitat bagi Orang utan. Menanggapi hal tersebut Zulkifli Hasan menjelaskan, pemerintah telah mencabut banyak izin bermasalah, adanya moratorium izin hutan primer yang sedang diterapkan, dan ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak semua dikeluarkan oleh Menhut – melainkan juga berasal dari pemerintah daerah.
BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) mencatat bahwa jumlah korban jiwa akibat bencana alam hingga Rabu, 3 Desember 2025, mencapai 770 orang. Selain itu, 463 orang masih dinyatakan hilang, dan 2.600 orang mengalami luka-luka. Hingga kini, banyak korban yang belum ditemukan. Menurut pengakuan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, beberapa korban yang sudah ditemukan belum bisa dikuburkan. Jenazah-jenazah tersebut hanya diikat pada pohon atau jembatan dan akan dikuburkan setelah air surut.
Bagi saya bencana hidrometeorologi yang terjadi di Pulau Sumatra merupakan alarm nyata bagi seluruh pihak. Karena deforestasi ini tidak hanya merugikan manusia, tetapi juga menghancurkan habitat flora dan fauna yang menjaga keseimbangan ekosistem. Walaupun hingga kini Presiden RI belum juga menetapkan bencana banjir dan longsor tersebut sebagai bencana nasional. Namun pemerintah wajib segera memperkuat konservasi hutan, merehabilitasi daerah aliran sungai, dan meninjau ulang izin pembukaan lahan. Jika langkah-langkah ini tidak dilakukan, bukan hanya bencana alam yang akan berulang, tetapi juga kerugian ekologis dan hilangnya keanekaragaman hayati akan menjadi warisan suram bagi generasi mendatang.
