PALU, LPMQALAMUN.com — Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara Islam (HTNI) UIN Datokarama Palu berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Tadulako (Untad) menggelar Kajian Bulanan di pelataran Gedung SBSN, pada Jumat (22/5/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema “Analisis Disparitas Putusan Hakim dan Batas Pertanggungjawaban Hukum Menteri dalam Kasus Pengadilan Chromebook Kemendikbudristek” ini menghadirkan Wayu H., S.H., Veronika, dan Ahmad Assiddiq sebagai pemateri.
Ketua Pengurus Besar Majelis Kota Institut Pauloreglus Neves Fraire, Alif Darmawan, mengatakan bahwa forum tersebut bertujuan mempertemukan perspektif hukum dari dua kampus dalam mengkaji isu yang tengah menjadi perhatian publik.
“Fokus utama kami adalah penegakan keadilan dan kepastian hukum secara objektif, tanpa memihak kepada pihak mana pun, baik Nadiem Makarim maupun Jaksa Penuntut Umum,” ujarnya.
Ia menegaskan, kegiatan ini tidak bertujuan membela kepentingan politik tertentu, melainkan mendorong penegakan hukum yang adil dan berimbang.
“Kasus ini harus diadili seadil-adilnya. Intinya, bagaimana keadilan benar-benar diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia,” tegasnya.
Di akhir kegiatan, Alif berharap diskusi tersebut dapat menumbuhkan tanggung jawab moral mahasiswa hukum dalam mengawal keadilan di Indonesia.
“Mahasiswa hukum harus berani bersikap dan bertanggung jawab terhadap berbagai bentuk ketidakadilan. Jika ada penyimpangan, mahasiswa harus kritis sekaligus menjaga marwah hukum itu sendiri,” tutupnya.
Wartawan: Huwairah, Ajax, Zeline
