Nama: Firdania Ranti
Jurusan: Sistem Informasi
Wartawan LPM Qalamun
Di tengah jalan rusak dan pelayanan publik yang tersendat, pemerintah daerah justru memamerkan kemewahan. Pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan simbol yang menampar rasa keadilan publik. Ketika rakyat dipaksa bersabar menghadapi infrastruktur yang memprihatinkan, kemewahan pejabat terasa seperti pesta di atas penderitaan.
Kebijakan ini memantik pertanyaan mendasar: untuk siapa sebenarnya anggaran daerah dialokasikan? Di saat kebutuhan dasar masyarakat seperti jalan layak, pendidikan, dan layanan publik belum terpenuhi, pengadaan mobil mewah justru menunjukkan adanya disorientasi prioritas. Pemerintah tampak lebih sibuk menjaga citra daripada menyelesaikan persoalan nyata.
Lebih jauh, isu ini tidak berdiri sendiri. Publik juga menyoroti dugaan praktik politik dinasti yang menguat di Kalimantan Timur. Sejumlah kerabat gubernur menduduki posisi strategis, mulai dari legislatif hingga kepala daerah. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan menyempitnya ruang demokrasi, ketika kekuasaan berputar dalam lingkaran yang sama. Dalam kondisi seperti ini, kontrol publik berisiko melemah, dan kebijakan rentan kehilangan keberpihakan.
Data Ombudsman memperkuat kritik tersebut. Sepanjang 2025, tercatat 253 laporan terkait maladministrasi layanan publik. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan nyata dari ketidakpuasan masyarakat. Ironisnya, gubernur sendiri pernah merasakan perjalanan hingga 17 jam akibat jalan rusak, sebuah pengalaman langsung yang seharusnya menjadi alarm untuk berbenah, bukan justru diabaikan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah lama mengingatkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan titik rawan penyimpangan. Dalam konteks ini, pengadaan mobil dinas bernilai fantastis semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas. Tanpa itu, kepercayaan publik akan terus tergerus.
Bagi mahasiswa, peristiwa ini adalah pengingat penting. Pertama, anggaran publik harus berpijak pada kebutuhan riil masyarakat, bukan kepentingan elitis. Kedua, praktik politik dinasti harus dikritisi karena berpotensi merusak prinsip meritokrasi dan demokrasi. Ketiga, suara kritis mahasiswa tetap menjadi pilar penting dalam menjaga arah kebijakan publik agar tidak menyimpang.
Pada akhirnya, polemik ini bukan tentang mobil semata. Ini tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dan untuk siapa ia bekerja. Ketika rakyat masih berjuang di jalan rusak dan menanti pelayanan yang layak, kemewahan pejabat menjadi ironi yang sulit diterima.
Di titik inilah peran mahasiswa menjadi krusial. Kampus tidak boleh sunyi dari kritik. Sebab, dari sanalah lahir kesadaran kolektif untuk terus mengingatkan: kekuasaan sejatinya adalah amanah, bukan fasilitas untuk berjarak dari rakyat.
