Oleh: Nugrahna
Prodi: Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Wartawan LPM Qalamun
Berita tentang seorang siswa kelas IV sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang ditemukan meninggal dunia karena gantung diri akibat merasa tidak mampu membeli buku dan alat tulis sekolah merupakan salah satu peristiwa paling memilukan yang belakangan ini viral di Indonesia. Peristiwa ini bukan sekadar kisah tragis tentang seorang anak yang kehilangan harapan, melainkan cermin dari persoalan struktural yang jauh lebih dalam dalam sistem pendidikan dan sosial kita.
Anak berusia 10 tahun tersebut hidup dalam keluarga dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas dan bergantung pada pekerjaan orang tuanya yang tidak menentu. Ia meminta dibelikan buku tulis dan pulpen, kebutuhan paling mendasar bagi seorang siswa, namun permintaan itu tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan ekonomi keluarga. Keadaan tersebut kemudian berujung pada keputusan tragis yang merenggut nyawanya.
Yang semakin mengiris hati, kebutuhan yang diminta bukanlah sesuatu yang mewah atau eksklusif, melainkan alat tulis sederhana yang bagi sebagian besar masyarakat mungkin dianggap sepele. Namun, bagi seorang anak dan keluarganya, kebutuhan tersebut menjadi simbol ketidakberdayaan ekonomi, tekanan sosial, serta rasa malu yang mendalam. Di sinilah kita patut bertanya: apa arti pendidikan jika seorang anak tidak mampu merasakan haknya sendiri bahkan sebelum ia benar-benar memulai perjalanan hidupnya?
Selama ini, kita kerap berbicara tentang akses pendidikan gratis yang dijamin oleh undang-undang. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Negara perlu memastikan bahwa bantuan pendidikan dan perlindungan sosial benar-benar menjangkau kelompok yang paling rentan. Program seperti bantuan biaya pendidikan, Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta layanan kesehatan mental tidak boleh berhenti pada tataran kebijakan dan angka semata, melainkan harus hadir secara nyata dalam kehidupan anak-anak seperti YBR.
Selain itu, peristiwa ini menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap kesehatan mental anak. Anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan di mana mereka belum memiliki kemampuan memadai untuk memahami dan mengelola tekanan emosional yang berat. Ketika beban ekonomi keluarga membuat seorang anak merasa hidupnya tidak lagi berarti, situasi tersebut merupakan alarm keras yang tidak boleh diabaikan.
Sebagai masyarakat, kita tidak boleh berhenti pada ucapan belasungkawa semata. Tragedi ini adalah panggilan bagi pemerintah, sekolah, orang tua, dan komunitas untuk memperkuat sistem pendidikan yang benar-benar inklusif, memperbaiki pendataan serta penyaluran bantuan sosial, dan menempatkan kesehatan mental anak sebagai prioritas utama. Sudah saatnya kita mengevaluasi bukan hanya besarnya anggaran pendidikan, tetapi juga cara memastikan bahwa setiap anak merasa layak, didengar, dan dilindungi, bukan hanya sebagai peserta didik, melainkan sebagai manusia.
Harga sebuah buku tulis dan satu pulpen. Harga yang terlalu mahal bagi seorang anak kelas IV sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur.
YBR tidak meninggal karena wabah, bukan pula karena perang. Ia meninggal karena merasa bersalah meminta uang yang bahkan tidak mencapai Rp10.000 kepada ibunya yang hidup dalam kemiskinan, semata-mata agar ia dapat menulis di sekolah.
Ia memilih pergi agar ibunya tidak merasa terbebani. Ia menulis surat perpisahan dengan tangan kecil yang gemetar, sembari meninggalkan satu pesan sederhana: “Mama, jangan menangis.”
Sementara itu, di negeri ini, kursi empuk berpendingin udara tetap terisi. Anggaran terus mengalir. Perjalanan dinas tetap berjalan. Namun, negara gagal menyelamatkan satu nyawa anak dari harga sebuah buku tulis.
Di manakah negara ketika tali itu melingkar di leher YBR? Di manakah kita ketika pendidikan berubah menjadi sumber rasa bersalah bagi anak-anak miskin?
Gedung boleh menjulang tinggi, kereta boleh melaju cepat, dan ibu kota boleh dipindahkan. Namun semua itu kehilangan maknanya ketika satu anak Indonesia harus kehilangan nyawanya demi sepuluh ribu rupiah.
