PALU, LPMQALAMUN.com – Kebijakan efisiensi anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) mulai berdampak pada kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Organisasi Kemahasiswaan (OKM) di UIN Datokarama Palu.
Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma) Ummul Hasanah, menyatakan keprihatinannya terhadap pemangkasan anggaran ATK yang dinilai memengaruhi kelancaran administrasi organisasi mahasiswa.
“Banyak kebutuhan dasar seperti kertas dan tinta kini sulit dipenuhi. Ini jelas berpengaruh pada efektivitas lembaga mahasiswa,” ujarnya saat diwawancarai Kru LPM Qalamun, Selasa (22/04/2025).
Ummul menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi administrasi kampus dan efisiensi belanja negara. Meski demikian, ia mendorong organisasi mahasiswa untuk segera beradaptasi.
“Kita bisa manfaatkan teknologi digital, memilah kebutuhan yang benar-benar penting, dan mencari alternatif yang lebih efisien,” tambahnya.
Tak hanya itu, ia juga memberi semangat kepada pengurus organisasi agar tidak menyerah dengan kondisi saat ini dan tetap menjalankan program kerja sebaik mungkin.
Sementara itu, Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) Mohammad Syahrul mengungkapkan bahwa anggaran ATK masih tersedia, namun mengalami pengurangan signifikan dari Rp480 juta menjadi sekitar Rp48 juta.
“ATK masih tersedia untuk organisasi tingkat universitas seperti SEMA. Tapi untuk tingkat fakultas dan jurusan, distribusinya bergantung pada kebijakan masing-masing dekanat,” terangnya.
Syahrul mengimbau mahasiswa untuk aktif berkomunikasi dengan pihak fakultas jika kebutuhan ATK tidak terpenuhi. Ia juga mengungkapkan bahwa SEMA telah mengoordinasikan ketua-ketua senat fakultas guna mengumpulkan aspirasi dan keluhan dari setiap organisasi mahasiswa.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pengajuan proposal kebutuhan ATK melalui dana DIPA fakultas.
“Kebutuhan seperti kertas HVS bisa diajukan secara resmi. Ini solusi sementara sambil kami usut perbedaan distribusi ATK yang terjadi,” jelasnya.
Selain itu, Syahrul juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran kampus, baik terkait dana UKT maupun kegiatan mahasiswa seperti KKN dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
“Banyak peserta KKN tidak menerima transportasi atau atribut. Kami akan pastikan apakah ini juga akibat efisiensi atau ada kendala lain,” tegasnya.
Ia menutup dengan komitmen bahwa SEMA tidak akan tinggal diam dan akan terus menjadi pengawal utama dalam memperjuangkan hak-hak mahasiswa.
Wartawan: Kirkan, Ziva
