PALU, LPMQALAMUN.com – Aliansi Mahasiswa UIN Datokarama Palu menggelar aksi menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kota Palu, pada Jumat (27/12/2024).
Koordinator Lapangan (Korlap), Alam mengatakan bahwa latar belakang terjadinya aksi ini disebabkan adanya kenaikan PPN menjadi 12% yang sebelumnya sebesar 11% pada April 2022 silam.
“Adanya kenaikan PPN sebesar 12% pada Januari 2025 nanti, di mana kenaikan pajak tersebut sangat memberatkan dan merugikan masyarakat, jadi kita sebagai mahasiswa yang berada di pihak masyarakat harus melakukan aksi tersebut,” katanya.
Adapun tuntutan dalam aksi yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa UIN Datokarama Palu meliputi:
- Menolak kenaikan PPN 12%
2. Transparansi alokasi anggaran pajak
3. Menaikkan Upah Minimun Provinsi (UMP)
Selain itu, Wakil Presiden (Wapres) Mahasiswa UIN Datokarama Palu, Ummul Hasanah menuturkan bahwa aksi hari ini berjalan dengan baik dan terpimpin, namun massa aksi hanya sedikit.
“Dikarenakan banyak mahasiswa yang masih melakukan ujian semester dan beberapa lainnya pulang kampung dan untuk ke depannya mungkin akan ada aksi lanjutan mengenai masalah ini,” tuturnya.
Ia pun berharap agar ke depannya mahasiswa tidak lagi apatis dan peka terhadap isu-isu seperti ini.
Di sisi lain, seorang mahasiswa yang menjadi massa aksi menyampaikan bahwa, adanya kebijakan PPN 12% sangat menyusahkan rakyat.
“Mahasiswa menolak kenaikan PPN 12%, karena kebijakan tersebut menyusahkan rakyat yang membuat daya beli masyarakat akan berkurang dan menghindari efek domino dari pajak itu sendiri sekaligus menjaga kestabilan perputaran perekonomian masyarakat,” ujarnya
“Untuk UPM kita meminta kepada anggota DPRD Provinsi Sulteng untuk segera dinaikkan untuk menjaga kestabilan daya beli masyarakat,” tambahnya.
Terakhir, ia berharap agar seluruh masyarakat umum tetap bijak dalam melihat semua kebijakan yang diatur pemerintah, apabila kebijakan itu tidak berpihak kepada rakyat maka kita harus menyuarakan untuk tidak memberlakukan kebijakan tersebut.
Wartawan Magang: Nayanika, Aurora, Azalea, Sorai
