PALU, LPMQALAMUN.com – Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (HMJ-KPI) UIN Datokarama Palu menggelar Dialog Interaktif sebagai pembuka Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-III Forum Komunikasi Mahasiswa Nasional (FORKOMNAS) KPI Wilayah V se-Sulawesi, Maluku, dan Papua di Rumah Gadang DPW IKM Sulteng, Jumat (14/11/2025).
Kegiatan ini mengusung tema “Arsitektur Etika Publik: Menggagas Regulasi Penyiaran dan Komunikasi Digital yang Berpihak pada Toleransi dan Kewarasan,” yang dimaknai sebagai ajakan bagi mahasiswa untuk menjadi pihak yang menggagas serta menyuarakan pentingnya toleransi dan kewarasan dalam ruang komunikasi publik.
PJ Korwil FORKOMNAS KPI Wilayah V, Mohammad Rifal, menjelaskan bahwa pemilihan tema ini menegaskan peran mahasiswa KPI sebagai pihak pertama yang harus berani menggagas regulasi dan etika penyiaran.
“Kenapa ada frasa menggagas regulasi penyiaran dan komunikasi? Karena sebagai anak jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, kita harus menjadi orang yang pertama kali menggagas hal seperti itu,” jelasnya.
Rifal menambahkan bahwa sasaran utama musyawarah ini adalah pemerintah serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebagai pembuat kebijakan, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak nyata dari hasil musyawarah.
Menurutnya, forum-forum di wilayah lain masih jarang menyentuh isu-isu akar rumput. Hal ini menjadi keunggulan Wilayah V, karena mahasiswa KPI berperan sebagai penyambung lidah masyarakat yang bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan di lapangan.
Ia juga menekankan bahwa mahasiswa KPI seharusnya mampu mengawal etika publik di dunia penyiaran dan media sosial sebagai bentuk kesadaran terhadap disiplin ilmu yang mereka pelajari.
“Seharusnya, kalau kita sadar sebagai mahasiswa yang mempelajari ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam, kita berpikir untuk mengawal semua itu. Tapi kalau tidak sadar, ya kita hanya menuntaskan mata kuliah saja,” tuturnya.
Rifal mengungkapkan bahwa setelah musyawarah ini, akan dibentuk forum pendataan untuk memetakan masyarakat yang masih tertinggal dalam literasi digital dan media sosial. Data tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan workshop atau dialog publik agar masyarakat dapat memahami penggunaan media secara langsung.
Di akhir wawancara, ia menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat memberikan dampak nyata dalam menjaga etika publik di ruang digital.
“Harapan saya, dengan adanya dialog interaktif ini, ibu dari KPID tadi mencatat dan akan menyampaikannya kepada pemerintah atau KPI Pusat. Semoga menjadi usaha yang benar-benar berhasil, bukan hanya wacana,” tutupnya.
Wartawan Magang: Jaye, Neyreliana, Arin, Shihab
