Oleh: Hultami Hujannah
Wartawan LPM Qalamun
Program makan gratis yang digagas pemerintah sejatinya adalah langkah mulia. Ia lahir dari niat baik memastikan anak-anak sekolah mendapatkan gizi yang cukup agar tumbuh sehat dan mampu belajar dengan maksimal. Namun, kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa justru menjadi tamparan keras bahwa niat baik saja tidak cukup tanpa eksekusi yang matang.
Kelemahan utama terlihat pada pengawasan dan manajemen distribusi. Ketika program sebesar ini dijalankan, melibatkan ribuan sekolah dan penyedia makanan, maka standar kebersihan, kualitas bahan, hingga proses distribusi harus benar-benar ketat. Sayangnya, fakta bahwa ribuan anak jatuh sakit menunjukkan adanya kelalaian, entah dari segi perencanaan, kontrol, atau transparansi anggaran.
Di satu sisi, masyarakat kecewa karena program yang diharapkan memberi manfaat justru membawa risiko. Di sisi lain, pemerintah kini ditantang untuk membuktikan keseriusan, apakah program ini akan dievaluasi secara menyeluruh atau justru dipertahankan dengan perbaikan tambal sulam.
Lebih dari sekadar evaluasi, pemerintah perlu membuka diri terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak. Libatkan ahli gizi, pakar kesehatan masyarakat, perwakilan sekolah, hingga orang tua siswa dalam merumuskan ulang program ini. Transparansi anggaran juga menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik. Jangan sampai ada celah korupsi yang justru mengorbankan kesehatan anak-anak.
Selain itu, perlu dipikirkan pula keberlanjutan program ini. Apakah anggaran yang dialokasikan cukup untuk menjamin kualitas makanan dalam jangka panjang? Apakah ada mekanisme untuk memastikan penyedia makanan tidak hanya mengejar keuntungan semata, tapi juga bertanggung jawab terhadap kesehatan siswa? Jika tidak ada jaminan keberlanjutan, program ini hanya akan menjadi proyek mercusuar yang berakhir sia-sia.
Pada akhirnya, program makan gratis sekolah harus benar-benar menjadi investasi untuk masa depan bangsa, bukan sekadar ajang pencitraan. Kesehatan dan gizi anak-anak adalah prioritas utama yang tidak boleh dikompromikan. Pemerintah harus belajar dari kesalahan dan memastikan program ini benar-benar memberi manfaat, bukan justru menjadi bumerang yang melukai anak-anak dan mengecewakan masyarakat.
