Nama : Ahmad Juno Diansyah
Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam
Wartawan LPM Qalamun
Kematian seorang anggota kepolisian muda di lingkungan Polda Sulawesi Selatan, yang diduga akibat penganiayaan oleh seniornya, kembali membuka borok lama institusi: budaya senioritas yang dipelihara seolah-olah lebih tinggi nilainya daripada martabat manusia. Ironisnya, institusi yang seharusnya menjaga hukum justru kembali terseret dalam kasus pelanggaran hak hidup yang paling mendasar.
Kasus semacam ini bukan yang pertama dan, jika polanya tidak berubah, kemungkinan besar bukan yang terakhir. Setiap kali peristiwa serupa mencuat, publik mendengar frasa yang sama: “sedang diselidiki, pelaku akan diproses.” Namun, yang jarang benar-benar dibahas adalah akar persoalannya, yakni atmosfer komando yang memberi ruang bagi kekuasaan tanpa kontrol, senioritas yang berubah menjadi legitimasi kekerasan, serta lemahnya mekanisme pengawasan internal yang benar-benar independen.
Kita patut bertanya: bagaimana mungkin seorang anggota dapat mengalami luka parah hingga meninggal dunia tanpa ada satu pun sistem pengawasan yang mencegahnya? Apakah institusi sebesar ini masih bergantung pada pola pembinaan ala barak militer tahun 1980-an?
Jika benar peristiwa ini merupakan tindak kekerasan senior terhadap junior, maka ini bukan sekadar “insiden”, melainkan kegagalan struktural. Kegagalan struktural tidak dapat diselesaikan hanya dengan menghukum satu atau dua pelaku. Yang dibutuhkan adalah pembongkaran budaya toksik yang telah lama dianggap sebagai hal yang wajar.
Masyarakat menuntut transparansi, bukan konferensi pers yang penuh basa-basi. Keluarga korban menuntut keadilan, bukan sekadar belasungkawa institusional. Negara pun seharusnya memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak menjadi korban dari institusinya sendiri.
Jika polisi dapat tewas di tangan sesama polisi, bagaimana mungkin rakyat merasa aman?
