Home OPINI Fleksibilitas yang Hilang dalam Pembangunan Nasional: Refleksi Menuju Indonesia Emas

Fleksibilitas yang Hilang dalam Pembangunan Nasional: Refleksi Menuju Indonesia Emas

189
0

Oleh: Moh Fauzan
Wartawan LPM Qalamun

Hari ini, negara sebesar dan sekaya Indonesia tampak dipenuhi oleh oknum-oknum yang kehilangan arah dalam memahami makna fleksibilitas dalam membangun negeri. Ketidakmampuan dalam menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial justru menjadi penghambat utama pembangunan yang berkeadilan.

Para ahli telah lama menyampaikan bahwa pembangunan bukan sekadar infrastruktur, melainkan transformasi sosial, ekonomi, dan budaya yang terencana. Riyadi dan Deddy Bratakusumah (2005) menekankan bahwa pembangunan adalah proses perubahan, sementara Deddy T. Tikson menyebutnya sebagai transformasi yang disengaja menuju arah yang diinginkan melalui kebijakan dan strategi.

Namun, realitas hari ini jauh dari harapan. Pemerataan pembangunan yang dijanjikan pemerintah pusat sering kali tidak dirasakan manfaatnya secara nyata oleh rakyat di daerah. Keadilan dan kesejahteraan yang seharusnya menjadi dasar pijakan, justru terasa seperti slogan kosong di tengah ketimpangan yang terus melebar.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 4,5–5%, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Indeks Modal Manusia, serta pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029. Angka-angka ini memang impresif, namun apakah rakyat merasakan arah dan langkah nyatanya?

Sebagai mahasiswa, saya menilai bahwa target besar seperti Indonesia Emas 2045 tidak cukup jika hanya dibangun di atas fondasi normatif tanpa kepekaan sosial. Wewenang pemerintah kerap dijalankan dengan pendekatan kaku dan minim dialog publik. Di sisi lain, teknologi informasi yang seharusnya mencerahkan justru dimanfaatkan sebagian masyarakat sebagai alat konsumsi dangkal, bukan sebagai sarana untuk analisis kritis.

Jika fleksibilitas dalam berpikir dan bertindak tidak segera menjadi roh utama pembangunan, maka segala target hanya akan menjadi narasi indah di atas kertas. Indonesia tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan akal dan nurani—agar bangsa ini tidak sekadar besar secara geografis, tetapi juga matang secara intelektual dan sosial.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here