Oleh: Moh Syafi Dwi Putra
Wartawan LPM Qalamun
Perjalanan demokrasi Indonesia dari Orde Baru sampai sekarang adalah cerita panjang tentang kebebasan yang diperjuangkan, sekaligus tentang tantangan yang tak kunjung selesai.
Di era Orde Baru, demokrasi hanya sekadar nama. Pemilu diadakan, tapi hasilnya bisa ditebak: Golkar selalu menang telak. Partai oposisi ditekan, pers dibatasi, dan rakyat tak benar-benar punya suara. Pemerintah memang bisa menjaga stabilitas, tapi itu dibayar mahal dengan hilangnya kebebasan. Demokrasi kala itu hanyalah formalitas yang dikendalikan oleh segelintir orang di pusat kekuasaan.
Reformasi 1998 mengubah segalanya. Mahasiswa turun ke jalan, rakyat bersuara, dan akhirnya rezim otoriter runtuh. Demokrasi Indonesia lahir kembali: kebebasan pers dijamin, partai politik bermunculan, dan rakyat bisa memilih pemimpinnya secara langsung. Semua orang berharap, inilah awal dari demokrasi yang benar-benar berpihak pada rakyat.
Namun, setelah lebih dari 20 tahun reformasi, kita melihat kenyataan yang berbeda. Demokrasi kita memang hidup, tapi masih banyak cacatnya. Pemilu sering jadi ajang adu uang, bukan adu gagasan. Partai politik lebih sibuk berbagi kursi daripada memperjuangkan aspirasi rakyat. Bahkan lembaga yang seharusnya kuat, seperti KPK, justru dilemahkan lewat revisi UU tahun 2019. Itu contoh nyata bagaimana kepentingan politik bisa menggerus cita-cita reformasi.
Selain itu, demokrasi kita juga diuji oleh media sosial. Di satu sisi, medsos membuka ruang kebebasan berekspresi. Tapi di sisi lain, ia juga memunculkan polarisasi tajam. Kita bisa lihat bagaimana pemilu 2019 dan 2024 dipenuhi ujaran kebencian, hoaks, dan politik identitas yang justru memecah belah masyarakat. Demokrasi akhirnya lebih sering menjadi ajang pertempuran antar kubu, bukan tempat lahirnya solusi untuk masalah bangsa.
Kritiknya jelas: demokrasi kita baru sebatas prosedur, belum menyentuh substansi. Kita punya pemilu, punya kebebasan pers, dan punya partai politik, tapi hasil akhirnya belum mampu membawa kesejahteraan nyata bagi rakyat. Demokrasi berhenti pada ritual lima tahunan, tanpa memastikan siapa yang terpilih benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
Meski begitu, bukan berarti harapan sudah hilang. Justru di tangan generasi muda, termasuk mahasiswa, demokrasi bisa kembali diarahkan pada jalur yang benar. Demokrasi bukan hanya soal memilih, tapi juga soal mengawasi, mengkritik, dan memastikan pemimpin bekerja dengan jujur. Demokrasi adalah ruang partisipasi, bukan sekadar pesta politik.
Indonesia sudah membayar mahal untuk meraih demokrasi. Jangan sampai kita terlena pada kelemahan sistem dan membiarkan oligarki terus menguasai. Demokrasi memang tidak sempurna, tapi lebih baik kita sibuk memperbaikinya daripada kembali pada otoritarianisme yang membungkam suara rakyat.
